Salah satu hasil evaluasi yang muncul dalam IACF IV tahun 2014 lalu adalah pelibatan masyarakat sipil baik di tingkat pusat maupun daerah, yang masih terbilang minim bahkan tidak ada dalam implementasi Stranas PPK.
Padahal, sukses pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya dimungkinkan jika gerakan dan peran serta masyarakat besar dan terkonsolidasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa skema penyusunan Aksi PPK tahunan sebagai bentuk implementasi Stranas PPK masih bersifat top-down, alih-alih partisipatif.
Hasil kajian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Monitoring dan Evaluasi Stranas PPK menilai bahwa belum ada akses yang terbuka kepada berbagai kelompok masyarakat sipil untuk turut terlibat baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Forum Anti-Korupsi Indonesia yang akan diselenggarakan pada November 2016 menjadi momentum penting bagi konsolidasi masyarakat sipil bersama dengan pemerintah, sektor swasta, media serta aktor strategis lainnya dalam mendorong perbaikan tersebut.
IACF V (Kelima) juga akan menjadi forum perdana anti-korupsi multipihak yang dilakukan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK.
Sebagai tindak-lanjut proses dan hasil dari IACF IV (Keempat) dalam mendorong pelibatan masyarakat sipil serta seluruh komponen multipihak dalam kerjasama mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Stranas PPK, maka IACF V sangat urgen dan strategis untuk dilaksanakan.

diselenggarakan pada Juni 2014 di tengah momentum politik elektoral di tingkat nasional.
Forum anti-korupsi keempat tersebut menjadi penanda penting pelibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lebih terkonsolidasi.
Beberapa poin hasil forum tersebut menitikberatkan ada sejumlah evaluasi Program Stranas PPK baik itu dalam segi proses, implementasi, dan koordinasi.
Evaluasi penting lainnya adalah belum dihasilkannya Sistem Integritas Nasional oleh pemerintah, padahal Pemilu 2014 merupakan kontestasi politik yang amat besar membutuhkan komitmen politik peserta, pemilih, dan penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas.

dilaksanakan pada Juli 2012 di Jakarta dengan dihadiri pejabat kementerian&lembaga,perwakilan pemerintah daerah, pegiat anti-korupsi dalam berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM, OMS, perguruan tinggi, jurnalis, dan asosiasi profesi).
Kerjasama multipihak yang dikawal sebagai hasil IACF III adalah mendorong implementasi Stranas PPK di tingkat nasional dan daerah.

Pada Juni 2011 dimaksudkan untuk memfokuskan kerja-kerja multipihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Forum kedua tersebut diharapkan tidak sekadar seremonial tetapi juga sebagai forum kerjasama antikorupsi multipihak.
Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam forum anti-korupsi kedua tersebut, di antaranya: dukungan kepada KPK,gagasan/ terobosan baru dalam pemberantasan korupsi, serta memperjelas sistem reward and punishment dalam pemberantasan korupsi.

Diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2010. Pada forum pertama tersebut mekanisme koordinasi dibangun antar-multipihak untuk memfasilitasi kerjasama pencegahan korupsi sekaligus mempercepat implementasi Strategi Antikorupsi Nasional.
Forum dihadiri 61 peserta yang mendiskusikan prioritas inti pelaksanaan dari strategi nasional pemberantasan korupsi.