Pemaparan Rekomendasi Indo ACF 5 Sektor Penegakan Hukum

Dalam penyelenggaraan Indonesia Anti Corruption Forum (Indo-ACF) bersama dengan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK).
Arsil, Memberikan Paparan Rekomendasi dalam sektor penegakan hukum.

Dalam Pemaparan terdapat 2 rekomendasi, rekomendasi secara fundamental dan rekomendasi jangka pendek.

Rekomendasi Fundamental : Memperjelas institusi pemerintahan yang dibebani tanggung jawab sebagai administrator dan regulator dari sistem hukum dan membawahi segala urusan bidang hukum dan peradilan (kecuali pengadilan dan mahkamah agung)

Restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAm sebagai institusi yang bertanggungjawab membenahi sistem hukum dan penegakan hukum.

Kementerian hukum dan HAM berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, KPK dan Mahakamah Agung untuk mengidentifikasi hambatan sistemik dan prosedurual dalam penegakan hukum. Untuk kemudian memimpin upya pembenahan sebagai administrator Sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi Jangka Pendek :

1. Pemerintah perlu segera membentuk Arah kebijakan yang menjadi payung setiap inisiaatif anti korupsi di Indonesia, termasuk membentuk mekanisme koordinasi kelembagaan.

2. Peningkatan transparansi manajmen penanganan kasus oleh Aparat Penegak hukum Melalui pembangunan Database Penanganan perkara.

3. Penguatan kelembagaan penegak hukum terkait Koordinasi, Capacity building dan sistem penanganan perkara.

4. Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian masalah penyelamatan Aset melalui pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance

5. Pembentukan Satgas Pemberantasan Kejahatan SDA dan LH langsung dibawah Presiden seperti Kasus Lubang Tambang di Kalimantan Timur dengan Menindaklajuti Rekomendasi Komnas HAM. Kasus pembangunan pabrik semen di Rembang. Kasus reklamasi teluk Jakarta dan teluk Benoa. Konflik Tenurial di Sektor Perkembunan Sawit

6.Penegakan hukum bagi perusahaan di sektor sumber daya alam yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Tidak memiliki IPPKH, berhutang PNBP, Tidak mematuhi aturan reklamasi dan pascatambang)

7. Perlu tindak lanjut hukum atas temuan dan rekomendasi Korsup Minerba oleh KPK seperti mencabut semua IUP berstatus Non-Clean and Clear paling lambat 2 Januari 2017 dan mencabut izin tambang di wilayah hutan konservasi

8. Perlu menjamin keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra dalam upaya pemberantasan korupsi

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pemikiran dan diskusi bersama Masyarakat Sipil dalam Indo ACF 5 pada tanggal 28-29 November 2016.